Dea Safira dalam “Membunuh Hantu-Hantu Patriarki” (2019), menuliskan bahwa semboyan Bhinneka yang kita terima saat ini ialah hasil yang disempurnakan oleh Sri Gayatri Rajapatni. Ia dikenal oleh masyarakat sebagai nama terminal yang letaknya strategis di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Sedangkan dalam sejarah kanonik, ia kerap dikenal sebagai anak dari maharaja Krtanagara dan istri Raden Wijaya. Raja pertama kerajaan Majapahit yang menurunkan raja-raja Jawa selanjutnya.

Padahal yang membuat namanya masyhur bukanlah itu semata, Rajapatni merupakan perawat visi besar penyatuan Nusantara. Pada tahun 1292 M spirit Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa hampir lenyap bersamaan dengan runtuhnya kedaton Singhasari. Visi besar penyatuan Nusantara oleh Krtanagara sirna begitu saja ketika ia dan para brahmananya gugur dalam kudeta.

Selama proses panjang peralihan kerajaan Singhasari ke Majapahit, Rajapatni hadir sebagai pemelihara dan penyempurna spirit Bhinneka untuk otoritas berikutnya. Ia dituliskan sebagai satu-satunya putri yang mampu mewarisi visi besar Krtanagara, Rajapatni memelihara sedemikian rupa spirit Bhinneka dalam gejolak pembantaian untuk diwariskan secara turun temurun.

Pada akhirnya, visi penyatuan Nusantara mencapai bentuknya pada masa Hayam Wuruk. Maharaja Majapahit keempat sekaligus cucu Rajapatni sendiri. Pada periode inilah patih Gajah Mada mengikrarkan sumpah palapa yang sangat terkenal itu.

Apabila diperiksa jauh ke belakang, visi besar penyatuan wilayah bukanlah gagasan orisinal Krtanagara di masa gemilang Singhasari. Spirit cakrawala mandala ini sudah ada sejak maharaja Erlangga dari Mataram Kuno, dilanjutkan oleh Jayawisnuwardhana untuk menyatukan wilayah Jawa, dan mulai ekspansi ke seluruh Nusantara pada masa Krtanagara.

Sayangnya, ambisi ini harus kandas karena malam pembantaian berdarah. Dengan hadirnya Rajapatni yang merawat dan meneruskan visi penyatuan Nusantara telah menjadi titik balik hadirnya semboyan bangsa Indonesia saat ini.

Sebagai figur yang menyukai ilmu pengetahuan dan ketatanegaraan, sedari kecil Rajapatni memperoleh transformasi pengetahuan langsung dari ayahnya. Maka tidak berlebihan ketika ia disebut sebagai tokoh utama di balik kegemilangan Majapahit. Melalui gagasan yang ia sempurnakan, kebhinnekaan menjadi landasan politik yang mampu menyatukan Nusantara.

Seperti leluhurnya Ken Dedes, ia juga mendapat julukan Arddhanareswari karena kualitas pribadi dan spiritualnya yang mampu melahirkan raja-raja Jawa. Perlu diingat bahwa julukan Arddhanareswari dalam sejarah Jawa hanya dimiliki oleh Ken Dedes. Hal ini menunjukkan kualitas Rajapatni sebagai perempuan yang mampu mengemban gagasan besar dan menyempurnakannya.

Gambaran tentang sosok Gayatri di atas, sebenarnya dirujuk oleh Dea Safira dari hasil penelitian Institute for Javanese Islam Research (IJIR) berjudul, “Melacak Jejak Spiritualitas Bhinneka Tunggal Ika di Bumi Tulungagung” (2017). Dalam penelitian tersebut, IJIR bahkan menyebut bahwa penggunaan nama Gayatri sebagai nama terminal adalah bentuk pelecehan. Pasalnya sumbangsih Rajapatni terhadap visi penyatuan Nusantara amatlah besar. Pemikirannya menjadi kunci kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

Gagasan yang sudah terlampau berabad-abad silam ini mencerminkan pandangan feminisme. Konsep Bhinneka yang diwariskan Rajapatni pada anak cucunya mengandung nilai-nilai feminisme interseksional yang menghargai keragaman identitas. Dea mencatat bahwa dari rahim perempuan keragaman lahir. Sehingga perempuan semacam memiliki kewajiban untuk menyatukan keberagaman diantara anak-anaknya.

Hal ini selaras dengan semboyan bangsa yang tertulis apik di lambang garuda pancasila. Manusia memang terdiri dari ras, suku, agama, gender, dan orientasi seksual yang berbeda-beda. Bahkan adanya perbedaan sangatlah dibutuhkan untuk memelihara keseimbangan. Karena itu, gagasan kebhinnekaan yang telah diwariskan oleh Rajapatni harus kita rawat bersama.

Upaya perawatan ini guna mengingatkan kembali pada kita, bahwa semboyan bangsa ini benar-benar menghargai bahkan menjujunjung tinggi perbedaan. Juga kenyataan bahwa kesatuan Nusantara dapat mewujud karena perawatan dan penyempurnaan oleh Rajapatni pada masa transisi Singhasari ke Majapahit.

Realitas ini menunjukkan bagaimana perempuan relatif lebih mudah memahami keberagaman identitas manusia. Pluralitas bukan untuk diseragamkan, tapi untuk disatukan. Berlawanan dengan itu, budaya patriarki yang sudah mengakar di bangsa ini cenderung mengkategorikan perempuan dan menyeragamkannya.

Mereka yang berpandangan patriarki akan selalu menganggap keberagaman sebagai ancaman. Dalam relasi gender yang cenderung memberi otoritas untuk laki-laki, perempuan yang berbeda akan memicu rasa takut. Sehingga mereka akan dipinggirkan dengan alasan menjaga harmonisasi masyarakat.

Anggapan mayoritas seperti ini patut disayangkan karena feminisme kerap disalahpahami sebagai sikap anti laki-laki dan kurang ketimuran. Lebih dari itu, keyakinan bahwa peran perempuan harus berada di belakang laki-laki sebagai pendukung mimpi-mimpinya menjamur di mana-mana.

Hal ini terjadi karena sejarah selalu berorientasi pada malesentris. Akibatnya, perempuan yang telah berjasa menyumbangkan pemikirannya seperti Rajapatni tidak memiliki ruang dalam sejarah kanonik. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang seharusnya dipahami sebagai menghargai perbedaan tanpa syarat, kini amat bersyarat.

Seandainya perempuan layaknya Rajapatni cukup memiliki ruang dalam sejarah, mungkin kesadaran kolektif masyarakat tentang pluralitas tidaklah sesempit sekarang. Bhinneka Tunggal Ika yang seharusnya mampu menjadi penolong heterogenitas, justru menjadi ladang otoritarian yang cenderung memecah belah. Terlebih, tatanan sosial kita hari ini melanggengkan budaya patriarki.

Anggapan feminisme sebagai ideologi Barat yang tidak tepat jika dipraktikkan di Timur dapat disanggah dengan peran Rajapatni dalam menyempurnakan ideologi bangsa. Pandangan tentang feminisme dan kesadaran kolektif akan keberagaman sudah ada di bangsa ini, bahkan sebelum Nusantara disatukan dan istilah feminisme marak sebagai wadah memperjuangkan kesetaraan. Tanpa sentuhan pemikiran Rajapatni, Bhinneka Tunggal Ika hanya akan menjadi semboyan belaka.

Dengan begitu, usaha untuk menggaungkan nilai-nilai feminisme amatlah diperlukan. Sebab, feminisme mampu merangkul mereka yang berada dalam kondisi rentan untuk melangkah bersama atas nama kemanusiaan. Memang, ideologi ini sering kontradiktif dan rentan disalahpahami, tetapi hal demikian tak perlu dikhawatirkan. Sebab, kritik dari dalam akan terus dilayangkan untuk perbaikan.