Makanan sering kali menjadi instrumen bagi penguasa untuk meligitimasi kekuasaannya. Contoh nyata terjadi di Desa Bakung, Kabupaten Blitar bagian selatan sekitar tahun 1967-1968. Tempat tersebut, juga menjadi saksi bisu kejamnya genosida Orde Baru (Orba) terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mereka yang dituduh sebagai simpatisannya. Selain itu, Bakung merupakan medan laga antara Orba dan PKI untuk berubut dominasi kuasa secara politik maupun ekonomi dengan makanan sebagai senjatanya. Akibatnya, terjadilah suatu perubahan besar pada pola pertanian di Blitar Selatan, dari yang semula tradisional menjadi modern.
Potret suram di Bakung terabadikan dalam risalah akademiknya Vannesa Hearman yang bejudul “Sweet Potato Dreaming: Development, Displacement and Food Crisis in South Blitar, East Java, 1968” (2015). Dengan menggunakan sudut pandang makanan, ia ingin menelisik lebih dalam tentang dampak operasi militer 1967-1968 terhadap perubahan pola budidaya pangan dan konsumsi masyarakat Bakung. Selain itu, penelitian juga menunjukan jika “makanan” merupakan senjata yang ampuh untuk memperkuat dominasi kuasa. Pada waktu itu, terdapat dua kubu yang menggunakan makanan sebagai instrumen untuk melegitimasi kekuasaannya, yaitu PKI dan Orde baru.
Gerakan 30 September dan Kembalinya ke Pedesaan
Hearman, memulai pembahasannya dengan menceritakan kisah sisa-sisa PKI yang melarikan diri ke Bakung. Untuk mencari keselamatan dari operasi militer rezim Orde Baru. Pada 1 Oktober 1965 telah terjadi pembunuhan oleh kelompok yang menamakan dirinya gerakan 30 September. Peristiwa kelam tersebut yang diduga melibatkan unsur-unsur militer, dimanfaatkan oleh Mayor Jendral Soeharto untuk menyingkir lawan potiknya yaitu dengan menudingn PKI sebagai dalang. Adanya ancaman dari militer, memaksa partai politik tersebut untuk mengungsi ke Bakung dengan alasan memiliki basis masa pendukung yang cukup besar.
Pada tahun 1966, PKI cabang Jawa Timur menyelidiki kelayakan Bakung sebagai tempat persembunyian, berkumpul dan menyusun kekuatan baru untuk melawan militer. Desa tersebut di pilih pasalnya mereka mendapat dukungan kuat dari masyarakat sekitar. Ketika pemilu tahun 1955 dan 1957, PKI menang telak di wilayah tersebut. Selain itu, Blitar selatan juga merupakan basis organisasi sayap kiri yang terdiri dari petani, seniman dan perempuan.
Sesampainya di Bakung para pengungsi PKI disambut dengan hangat sekaligus oleh masyarakat lokal disediakan tempat tinggal. Agar mudah membaur, pemimpin PKI di wilayah tersebut memerintahkan agar anggotanya dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Selain itu, sebagai ucapan terimakasih, mereka menyelenggarakan pelatihan pertanian model baru guna membantu meningkatkan produktifitas hasil panen para petani di Bakung. Disisi lain, program tersebut, juga mempunyai maksud untuk membangun basis revolusioner progresif guna melawan militer.
Pola Pertanian Tradisional
Sebelum kedatangan pelarian PKI, Bakung memiliki sistem pertanian tradisional yang unik. Hearman mengatakan, Jika para petani di wilayah tersebut, mampu membuat perhitungan cermat dan sistem pertanian yang telah disesuaikan dengan kondisi ketahanan pangan, geogarfis, siklus musim, kebutuhan nutrisi dan gizi mereka. Selain itu, hasil pertanian hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan setiap harinya (subsistensi).
Secara geografis, lahan pertanian di Bakung terbilang tidaklah subur, karena didominasi oleh tanah kapur. Kondisi yang sedemikian rupa, menyebabkan kesulitan para petani baik pada musim kemarau atau musim hujan. Masyarakat Bakung harus di hadapkan dengan kondisi kekeringan ekstrim saat kemarau tiba. Sementara saat datangnya musim penghujan, dearah tersebut tergenang air karena tanah kapur tidak mampu menyerapnya dalam jumlah banyak.
Hearman menunjukan, guna beradaptasi dengan lingkungan ekstrim tersebut, para petani memanfaatkan sistem pertanian tradisional yang telah dipraktikan secara turun-temurun. Sebagai contoh, agar dapat menunjang kebutuhan mereka akan makanan pokok, para petani memanfaatkan teknik terasiring dan tumpang sari. Biasanya lahan tersebut, ditanami jenis padi kering (padi gogo) yang ditanam secara berdampingan dengan beragam jenis umbi-umbian, palawija dan kacang-kacangan.
Sistem pertanian tradisional tersebut, menurut Hearman “merupakan hasil dari penghitungan cermat petani untuk mempertahankan hidup sekaligus memengelola resiko ketahanan pangan. Yaitu dengan cara memperbanyak keanekaragaman tanaman pangan.” Sebagaimana mereka menjadikan singkong atau tiwul sebagai makanan pokok, beras untuk makan anak kecil dan kepentingan acara seremonial, serta palawija atau kacang-kacangan guna menunjang keuangan.
Modernisasi Pertanian dan Peminggiran Pertanian Lokal
Ketika kedatangan PKI, pertaian di Bakung mulai mengalami pergeseran. Sesampainya ditempat itu, partai politik tersebut dengan segera meyelenggarakan pelatihan pertanian modern baru guna meningkatkan produksi beras. Hearman mengatakan, program PKI tersebut, dilakukan karena mereka menganggap jika penduduk lokal masihlah primitif (merujuk pada makanan pokok masyarakat Bakung yaitu singkong atau tiwul). Oleh karena itu, modernisasi pertanian sangatlah penting agar kebutuhan akan beras dapat terpenuhi.
Sejalan dengan PKI, Orde baru menganggap jika modernisasi pertanian di Bakung sangatlah penting. Melalui program revolusi hijau 1967-1970 guna meningkatkan produkvitas beras Indonesia menandatangani kontrak dengan Swiss CIBA. Tujuannya adalah untuk menyediakan peralatan teknis sebagai stretegi meningkatkan produksi beras.
Akan tetapi cara pandang kedua kelompok tersebut, terhadap sistem ekonomi pertanian masyarakat Bakung sangatlah sewenang-wenang. Pasalnya, mereka berdua tidak pernah mempertimbangkan dengan cermat teknik pertanian lokal yang telah disesuaikan dengan kondisi alam sekitar. Hal itu dapat terjadi karena PKI dan Orba hanya mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan ketersediaan beras yang melimpah. Hearman mengatakan, bahwa elit perkotaan seperti pengungsi PKI dan pemerintah selalu memandang rendah singkong.
Oleh mereka, singkong dipandang sebagai indikator kemiskinan. Seperti yang di ungkapkan oleh ahli gizi Burhanudin Napitulu 1968, jika masifnya konsumsi singkong dikaitkan dengan kemiskinan menjadi penyebab utama malnutrisi. Adanya cara pandang tersebut, berasal dari paradigma masyarakat modern yang sering mengaitkan keterbelakangan dengan tolok ukur inferioritas makanan (Corinna, 2007). Hearman, dalam artikelnya tidak sepakat dengan pendapat tersebut, ia mengutip pernyataan Pierre Van Der Eng, jika konsumsi singkong tidak dapat dihubungkan dengan kemiskinan dan gizi buruk.
Perang Pangan dan Pergeseran Sistem Pertanian Tradisional
Program modernisasi pertanian PKI dan Orba justru berujung malapetaka. Setidaknya terdapat dua kensekuensi, pertama konflik politik yang berujung operasi militer, kedua pergeseran sistem pertanian tradisional. Problematika yang sedemikan rupa, pada akhirnya membuat masyarakat Bakung semakin menderita dengan kondisi krisis pangan yang luar biasa.
Penderitaan yang dialami masyarakat Bakung, bermula dari program modernisasi pertanian sebagai strategi politik untuk melegitimasi kekuasaan PKI dan Orba. Kedua kelmpok tersebut, saling berubut dominasi kuasa melalui berbagaimacam program pertanian terkhusus untuk peningkatan produksi beras. Seperti yang dilkukan PKI dengan menyelenggarakan pelatihan pertanian modern dan Orba dengan revolusi hijaunya. Namun karena adanya motif politik, justru menjadi latar belakang konflik politik yang berujung operasi militer.
Pada tanggal 1 Juni 1968, rezim Orba melancarkan operasi militer (operasi Trisula) guna menumpas sisa-sisa PKI di bakung. Dengan alasan, jika PKI akan melakukan pemberontakan dan ingin mendirikan pemerintahan de-facto di Blitar selatan. Namun bagi Hearman, motif utama operasi trisula bukanlah itu, melainkan karena dominasi dan legitimasi kekuasaan Orba secara politik dan ekonomi di Bakung terancam oleh PKI. Dengan demikian dapat dikatakan, jika konflik berdarah tersebut telah menunjukan bahwa politik penyediaan pangan di Indonesia merupakan inti dari hubungan negara-masyarakat dan legitimasi negara (Vu, 2003).
Dari konflik kedua kelompok tersebut, dampak paling parah justru dirasakan oleh masyarakat Bakung sendiri. Pasalnya, saat operasi berlanngsung mereka dipaksa mengungsi ke kamp penahan militer tanpa diberikan pesokan pangan yang cukup. Selain itu, lahan, tanaman, ternak, dan persediaan makanan yang ditinggalkan saat mengungungsi dirusak serta dicuri oleh militer dan pelarian PKI. Sehingga kondisi semacam ini membuat warga lokal semakin menderita kelaparan yang sangat parah.
Penderitaan masyarakat Bakung tidak selesai begitu saja, pasca operasi, wilayah tersebut tetap saja dilanda krisis pangan dan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan makanan. Pada akhirnya, kondisi memprihatinkan yang dialami oleh warga Bakung menjadi fokus utama program pemerintah kala itu. Hearman mengatakan, guna menyelesaikan krisis pangan tersebut, rezim orde baru menyelenggarakan beberapa program, antara lain pelatihan perternakan, perikanan, pertanian berbasis komoditi, dan industri kreatif yang langsung diawasi oleh militer sebagai kepala desa.
Namun adanya program tersebut semakin memperburuk kondisi masyarakat Bakung. Pasalnya, proyek-proyek tersebut justru merubah corak pertanian lokal yang telah disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Hearman mengatakan, Pada waktu itu, konsumsi beras semakin meningkat dan berpotensi menggeser singkong sebagai makanan pokok. Selain itu ladang-ladang petani yang dulunya dipenuhi keanekaragaman tanaman harus digantikan dengan tanaman komoditi dari pemerintah. Hal ini sekaligus menandai pergeseran sistem ekonomi lokal yaitu subsistensi menjadi komoditi. Akan tetapi, program-program tersebut, justru gagal dan semakin membuat masyarakat menderita karena lahannya dirampas oleh militer.
Bakung seperti dipotret Hearman, memberikan suatu informasi penting tentang awal mula pergeseran pertanian tradisional Jawa yang beralih menjadi modern secara total. Dimana perubahan sistem tersebut bermula sejak dicanangkanya proyek revolusi hijau Orde baru. Selain itu, artikel ini, juga menunjukkan jika makanan merupakan instrumen bagi penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya sebagai penyebab utama pergeseran sistem pertanian. []